Sebagian besar anggota Dewan Kabupaten Bandung masih terus membentuk Aliansi Kelompok Dukungan (AKD) di dalam lembaga tersebut. Meskipun seharusnya AKD telah dibubarkan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun hal ini masih terus dilakukan oleh sebagian anggota dewan.
AKD sendiri sebenarnya merupakan wadah untuk mendukung kinerja anggota dewan dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Namun, dalam prakteknya AKD seringkali digunakan untuk kepentingan politik dan kekuasaan, sehingga seringkali terjadi konflik di antara anggota dewan yang tergabung dalam AKD.
Puluhan anggota Dewan Kabupaten Bandung masih terus membentuk AKD meskipun sudah ada himbauan dari pimpinan dewan agar AKD dibubarkan. Hal ini tentu menjadi sorotan karena seharusnya anggota dewan fokus pada tugasnya sebagai wakil rakyat untuk mengawal kebijakan pemerintah dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Dengan adanya pembentukan AKD yang masih terus dilakukan oleh sebagian anggota dewan, hal ini dapat merugikan kinerja lembaga dewan itu sendiri. Konflik internal yang terjadi akibat adanya AKD dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang penting untuk kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, penting bagi anggota dewan Kabupaten Bandung untuk mematuhi aturan yang berlaku dan tidak membentuk AKD yang bertentangan dengan etika dan tata nilai yang berlaku di lembaga dewan. Sebagai wakil rakyat, anggota dewan harus fokus pada tugasnya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan tidak terjebak dalam politik kekuasaan yang hanya akan merugikan masyarakat.
Diharapkan dengan adanya kesadaran dari anggota dewan Kabupaten Bandung, pembentukan AKD yang tidak sesuai dengan aturan dapat dihentikan sehingga kinerja lembaga dewan dapat berjalan dengan baik dan efisien demi kepentingan masyarakat yang lebih besar.
