KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan IJTI (Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia) Korda Bandung baru-baru ini menggelar sebuah acara deklarasi damai anti hoaks dan Focus Group Discussion (FGD) sebagai upaya untuk mengantisipasi penyebaran informasi palsu atau hoaks jelang Pemilihan Umum (Pemilu) mendatang. Acara ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari jurnalis, anggota KPU, hingga masyarakat umum.
Hoaks atau informasi palsu merupakan salah satu ancaman serius dalam proses demokrasi, terutama menjelang pemilihan umum. Hoaks dapat mempengaruhi opini publik, memicu konflik, serta merusak citra calon kandidat atau partai politik. Oleh karena itu, langkah-langkah preventif perlu dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari hoaks tersebut.
Dalam acara deklarasi damai ini, KPU dan IJTI Korda Bandung menyepakati untuk bersama-sama berkomitmen untuk tidak menyebarkan hoaks, baik melalui media sosial maupun media konvensional. Mereka juga mengajak seluruh pihak terkait, termasuk jurnalis dan aktivis media sosial, untuk turut serta dalam upaya pencegahan penyebaran hoaks.
Selain deklarasi damai, acara ini juga dilanjutkan dengan FGD yang membahas tentang peran media dalam mengatasi hoaks. Berbagai narasumber dari kalangan jurnalis, akademisi, dan praktisi media turut serta memberikan pandangan dan solusi dalam menghadapi fenomena hoaks yang semakin meresahkan.
Dengan adanya acara deklarasi damai anti hoaks dan FGD ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran bersama mengenai pentingnya kejujuran dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Selain itu, diharapkan juga masyarakat dapat lebih cerdas dalam menyaring berita dan informasi yang diterima, serta tidak mudah terprovokasi oleh hoaks yang beredar.
Melalui kerjasama antara KPU dan IJTI Korda Bandung ini, diharapkan dapat tercipta suasana yang kondusif dan damai menjelang Pemilu, serta masyarakat dapat memilih dengan bijaksana tanpa terpengaruh oleh informasi palsu. Semoga acara deklarasi damai anti hoaks dan FGD ini dapat menjadi langkah awal dalam memerangi hoaks dan mendukung proses demokrasi yang sehat dan berkualitas.
